23.5 C
Bandung
Minggu, Oktober 17, 2021

Kemenkumham Terima PP KBPP Polri Guna Bahas Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Indonesian Journalist|Jakarta

Kemenkumham Terima PP KBPP Polri, Bahas Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
dimana Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengajak audiensi Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri Polri (PP KBPP Polri) yang dipimpin ketua umumnya Dr Evita Nursanty, MSc di kantor Menkumham Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/9/21).

Bersama Evita, hadir dalam audensi itu Sekjen KBPP Polri Brigjen Pol P Drs Siswandi, Kabid OKK Enita Adyalaksmita, SH, MH, dan Kabid BUMN Deddy Sitorus.
Menurut Evita, yang juga anggota Komisi VI DPR RI ini, pertemuan dengan Yasonna H Laoly karena Yasonna H Laoly adalah anggota Dewan Kehormatan KBPP Polri. Kepada Yasonna, PP KBPP Polri melaporkan berbagai perkembangan yang terjadi di organisasi KBPP Polri di seluruh Indonesia, termasuk pelaksanaan berbagai program kerjanya.
Keduanya juga membahas berbagai dukungan yang bisa dilakukan oleh KBPP Polri dalam mendukung kebijakan maupun program kerja Kementerian Hukum dan HAM, termasuk dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan.
“Jadi selain melaporkan berbagai perkembangan yang terjadi di KBPP Polri sejak pengukuhan pengurus baru pada Juni 2021 lalu, kita juga membahas kemungkinan dukungan yang bisa diberikan KBPP Polri untuk mendorong sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta kebijakan atau program Kemenkumham,” kata Evita Nursanty.
Menurut Evita, selama ini banyak peraturan perundang-undangan yang telah disepakati di DPR bersama pemerintah, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan di bawahnya yang belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat. Selain sosialisasi saat peraturan perundangan sudah diundangkan, agenda sosialisasi juga biasanya dilakukan pada saat peraturan perundang-undangan itu masih dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU).
“Kita bermaksud agar soslalisasi atau penyuluhan ini bisa dibantu oleh Pimpinan Pusat KBPP Polri maupun Pimpinan Daerah KBPP Polri di seluruh Indonesia hingga resor-resor. Dengan cara seperti itu peraturan perundangan maupun rancangannya akan lebih cepat tersosialisasi. Hal itu tentu akan membantu masyarakat, pemerintah dan DPR,” sambung Evita lagi.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
2,983PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Latest Articles

error: Content is protected !!