23.5 C
Bandung
Minggu, Oktober 17, 2021

LAKRI Angkat Bicara Soal Penetapan Tersangka Dugaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi

INDONESIANJOURNALIST.ID|TASIKMALAYA.

LAKRI angkat bicara soal penetapan status tersangka oleh Kejari Kabupaten Tasikmalaya atas dugaan pelaku tindak pidana korupsi dana hibah APBD 2018 Kabupaten Tasikmalaya.

Terus berulangnya Kejadian Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah di Kabupaten Tasikmalaya menurut RINO LESMANA Ketua DPK LAKRI KOKAB TASIKMALAYA menunjukan bahwa telah terjadi penyakit yang akut di birokrasi atau dengan istilah “patologi birokrasi” yang terjadi di ruang lingkup birokrasi pemerintahan, kemudian dalam hal kewajiban daerah untuk melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi yang mengacu kepada STRANAS-PK juga menunjukan tidak berjalan dengan efektif di Kabupaten Tasikmalaya,sementara dari sisi pengawasan mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan di lingkup Pemda Tasikmalaya ,terutama fungsi pengawasan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah/APIP dalam hal ini Inspektorat.

Bahwa tindak pidana korupsi dicap sebagai suatu bentuk kejahatan yang luar biasa “extra ordinary crime”yang mana seharusnya upaya- upaya Pemberantasan Korupsi tersebut harus dilakukan pula secara “extra ordinary”/ luarbiasa pula.

Bahwa terdapat tiga strategi Pemberantasan Korupsi yang kami fahami, yakni Preventif ,Detektif dan Repressif. ( Pencegahan,Penelusuran, Dan Pemidanaan ) dari sisi Preventif / pencegahan,dari kasus dugaan Korupsi Dana Hibah tersebut jelas menunjukan lemahnya fungsi pengawasan.

Yang lebih fatal lagi kalau pengawas turut serta menjadi pelaku tindak pidana korupsi, seperti halnya kasus sebelumnya Korupsi Dana Hibah TA 2017 di Kabupaten Tasikmalaya yang menyeret mantan pejabat inspektorat.

Adapun upaya secara repressif atau supremasi penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dalam hal sudah ditetapkannya status tersangka,kami turut mengapresiasinya, bahwa Temuan BPK- RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang mengindikasikan adanya Kerugian Negara atas dana Hibah APBD 2018 tersebut ditindaklanjuti atau diproses secara hukum.

Dan kami juga LAKRI akan mendorong beberapa kasus lain untuk bisa ditindaklanjut oleh APH ketika sudah memenuhi unsur dari delik tindak pidana Korupsi sesuai UU. 31 thn 1999 Jo.UU. 20 thn 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
yang mana sepengetahuan kami menurut dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI dalam kurun waktu 2015 s/d 2019 di Kabupaten Tasikmalaya menyisakan 3 Rekomendasi BPK-RI yang belum ditindaklanjuti, serta terdapat 75 temuan yang belum sesuai rekomendasi.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
2,987PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Latest Articles

error: Content is protected !!